Tupoksi

Uraian Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Cirebon, sebagaimana tertuang di dalam Peraturan Bupati Cirebon Nomor 53 Tahun 2008, adalah sebagai berikut:

  1. Kepala Dinas

(1) Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang langsung berada di bawah dan

bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah

(2) Dinas mempunyai tugas menyelenggarakan pemerintahan daerah di bidang

kebudayaan, pariwisata, pemuda dan olahraga.

(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dinas

mempunyai fungsi:

(4) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat

(2) dan ayat (3), Kepala Dinas mempunyai uraian tugas:

  1. Membantu Bupati dalam melaksanakan tugas, baik perencanaan maupun pelaksanaan di bidang kebudayaan, pariwisata, pemuda dan olahraga;
  2. Memimpin, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan seluruh kegiatan Dinas di bidang kebudayaan, pariwisata, pemuda dan olahraga;
  3. Mengkaji dan merumuskan kebijakan teknis dibidang kebudayaan, pariwisata, pemuda dan olahraga;
  4. Merumuskan, menyusun rencana dan program kerja Dinas sebagai pedoman kerja sesuai kebijakan Pemerintah Daerah;
  5. Memberi informasi serta saran pertimbangan kepada Bupati dalam hal kebudayaan, pariwisata, pemuda dan olahraga sebagai bahan penetapan kebijakan Bupti;
  6. Menyusun, melaporkan dan mempertanggungjawabkan tugas kedinasan sesuai dengan bidang tugas baik secara operasional maupun administrasi kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
  7. Membagi tugas kepada sekretaris dan para Kepala Bidang, sesuai dengan tugas dan fungsinya;
  8. Memberi petunjuk kepada Kepala Bagian Tata Usaha dan para Kepala Bidang, untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
  9. Mengkaji dan merumuskan kebijakan teknis di bidang kebudayaan, pariwisata, pemuda dan olahraga;
  10. Memberi informasi serta saran pertimbangan kepada Bupati dalam hal urusan kebudayaan, pariwisata, pemuda dan olahraga sebagai bahan penetapan kebijakan Bupati;
  11. Menyiapkan bahan penyusunan dan menelaah peraturan dan perundang-undangan daerah di bidang kebudayaan, pariwisata, pemuda dan olahraga;
  12. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang social;
  13. Menyelenggarakan pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kebudayaan, pariwisata, pemuda dan olahraga, serta kelompok jabatan fungsional;
  14. Menyelenggarakan bimbingan, pengawasan dan pengendalian kebudayaan, pariwisata, pemuda dan olahraga;
  15. Menyelenggarakan penyuluhan dan pelatihan teknis di bidang kebudayaan, pariwisata pemuda dan olahraga;
  16. Memberi informasi dan saran serta pertimbangan kepada Bupati dalam bidang kebudayaan, pariwisata, pemuda dan olahraga sebagai bahan penerapan kebijakan daerah;
  17. Menyusun, melaporkan, dan mempertanggungjawabkan tugas Dinas sesuai dengan bidang tugas baik secara operasional maupun administrasi kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
  18. Menyelenggarakan ketatausahaan Dinas;
  19. Penyelenggaraan pembinaan teknis dan administrasi terhadap UPT;
  20. Memberi informasi dan saran serta bahan pertimbangan kepada Bupati dalam bidang kebudayaan, pariwisata, pemuda dan olahraga, sebagai bahan penerapan kebijakan Daerah;
  21. Menyusun, melaporkan dan mempertanggungjawabkan tugas Dinas sesuai dengan bidang tugas baik secara operasional maupun administrasi kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
  22. Menyelenggarakan pembinaan fungsional terhadap unit-unit organisasi di lingkup Dinas;
  23. Menyelenggaraka penyusunan pencapaian standar pelayanan minimal bidang kebudayaan, pariwisata, pemuda dan olahraga;
  24. Menyelenggarakan penerapan budaya kerja aparatur lingkup Dinas;
  25. Menyelenggaran penyusunan indeks kepuasan Masyarakat di bidang kebudayaan, pariwisata, pemuda dan olahraga;
  26. Melaksanakan tindak lanjut pengaduan masyarakat di lingkup Bidang;
  27. Menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas/kegiatan Dinas sesuai ketentuan yang berlaku; dan
  28. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati, sesuai bidang tugas dan fungsinya.
  1. Sekretaris

(1) Sekretariat dipimpin oleh seorang sekretaris adalah unsur staf yang berada di

bawah dan bertangung jawab kepada Kepala Dinas.

(2) Sekretariat mempunyai tugas mengelola urusan kesekretariatan yang meliputi

administrasi umum, keuagan, dan program Dinas.

(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana pada ayat (2), sekretariat mempunyai

fungsi:

  1. Perumusan kebijakan teknis di bidang kesekretariatan
  2. Pengelolaan urusan administrasi umum meliputi surat menyurat, kearsipan, kepegawaian, pengadaan, perlengkapan, kerumahtanggaan, hubungan masyarakat dan keprotokolan Dinas ;
  3. Pengelolaan urusan Administrasi keuangan Dinas ;
  4. Pengelolaan penyusunan program Dinas ; dan
  5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya

(4) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat

(2) dan ayat (3), sekretaris mempunyai uraian tugas:

  1. Membantu Kepala Dinas, dalam melaksanakan tugas di bidang kesekretariatan;
  2. Mengoordinasikan tugas-tugas internal di lingkup Dinas;
  3. Mengelola penyusunan rencana dan program kerja secretariat, sebagai pedoman pelaksanaan tugas ;
  4. Mendistribusikan dan memberi petuntuk pelaksanaan tugas kepada para Kepala Subbagian, sesuaia dengan tugas dan fungsinya;
  5. Membina dan memotivasi bawahan dalam rangka pelaksanaan tugas, peningkatan produktivitas dan pengembangan karier bawahan;
  6. Memantau, mengendalikan, mengevaluasi, dan menilai pelaksanaan tugas bawahan;
  7. Mewakili Kepala Dinas dalam hal Kepala Dinas berhalangan untuk melakukan koordinasi eksternal yang berkaitan dengan tugas-tugas Dinas;
  8. Mengelola penyusunan rencana dan program kerja Dinas, sebagai pedoman pelaksanaan tugas Dinas;
  9. Mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan administrasi kearsipan, naskah Dinas baik yag masuk maupun keluar;
  10. Mengoreksi surat-surat atau naskah dinas di lingkup Dinas ;
  11. Mengatur pelaksanaan layanan di bidang kesekretariatan kepada unit organisasi di lingkup Dinas;
  12. Menyiapkan bahan penyusunan dan menelaah peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan Dinas;
  13. Memantau kegiatan bawahan linkup kesekretariatan;
  14. Mengelola pengadaan dan perlengkapan serta rumah tangga yang menjadi kebutuhan Dinas;
  15. Mengelola hubungan masyarakat dan keprotokolan Dinas;
  16. Mengelola administrasi dan penatausahaan keuangan Dinas;
  17. Melaksanakan koordinasi dalam pengusulan/ penunjukan kuasa pengguna anggaran, pejabat pembuat komitmen, pejabat penatausahaan keuangan, pejabat pelaksana teknis kegiatan dan bendahara;
  18. Melaksanakan pembinaan, pengarahan, dan pengawasan kepada bendahara;
  19. Memantau, mengoordinasikan, dan melaporkan setiap kegiatan Dinas kepada Kepala Dinas;
  20. Mengelola perencanaan dan program Dinas;
  21. Mengelola dan mengoordinasikan penyusunan rencana anggaran dan pelaksanaan anggaran lingkup Dinas;
  22. Memberikan saran dan bahan pertimbangan kepada Kepala Dinas, yang berkaitan dengan kegiatan bidang kesekretariatan, dalam rangka pengambilan keputusan/ kebijakan;
  23. Melaporkan kepada Kepala Dinas, setiap selesai melaksanakan tugas/ penugasan;
  24. Mengelola evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas/ kegiatan kesekretariatan, sesuai ketentuan yang berlaku; dan
  25. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas,sesuai tugas dan fungsinya.

Bagan 2.2.

Struktur Organisasi Sekretariat

 

SEKRETARIS

 

SUB BAGIAN UMUM

SUB BAGIAN KEUANGAN
SUB BAGIAN PROGRAM
  1. Kepala Sub Bagian Umum

(1) Subbagian umum dipimpin oleh Kepala Subbagian adalah unsur staf yang

langsung berada di bawah dan bertanggung jawab kepada sekretaris

(2) Subbagian umum mempunyai tugas melaksanakan kegiatan administrasi umum,

kepegawaian, hubungan masyarakat dan keprotokolan Dinas

(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Subbagian

umum mempunyai fungsi:

  1. Penyusunan perencanaan program Subbagian umum;
  2. pelaksanaan koordinasi kegiatan administrasi umum, kepegawaian, hubungan masyarakat dan keprotokolan Dinas;
  3. Pelaksanaan tugas administrasi umum Dinas; dan
  4. Pelaksanaan tugas lain, yang diberikan oleh sekretaris dengan tugas dan fungsinya.

(4) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

ayat (2), ayat (3), kepala Subbagian umum mempunyai uraian tugas:

  1. Membantu sekretaris, dalam melaksanakan tugas dan urusan administrasi umum;
  2. Menyusun rencana dan program kerja Subbagian umum, sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
  3. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan;
  4. Membina dan memotivasi bawahan dalam rangka pelaksanaan tugas, peningkatan produktivitas, dan pengembangan karier bawahan;
  5. Memantau, mengendalikan, mengevaluasi dan menilai pelaksanaan tugas bawahan;
  6. Mengonsep, mengoreksi, dan memaraf naskah Dinas yang akan ditandatangani pimpinan;
  7. Menyiapkan bahan penyusunan dan menelaah peraturan perundang-undangan urusan kesekretariatan;
  8. Melaksanakan kegiatan hubungan masyarakat dan keprotokolan Dinas;
  9. Melaksanakan kegiatan kerumahtanggaan dan administrasi perjalanan Dinas sesuai ketentuan yang berlaku;
  10. Mengatur administrasi dan pelaksanaan surat masuk dan surat keluar sesuai dengan ketentuan Tata Naskah Dinas (TND) yang berlaku;
  11. Mengoordinasikan pelaksanaan layanan di bidang kepegawaian lingkup Dinas;
  12. Mengumpulkan, mengoreksi, dan pengolahan data kepegawaian;
  13. Melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan peningkatan kesejahteraan pegawai dan pembinaan hukum serta ketatalaksanaan pegawai di lingkup Dinas;
  14. Melaksanakan koordinasi/konsultasi masalah/urusan kepegawaian dengan unit kerja lain yang terkait;
  15. Mengoordinasikan pelaksanaan tugas pengetikan, penggandaan, dan kearsipan;
  16. Melaksanakan pemeliharaan bangunan, pekarangan, kebersihan, ketertiban, dan keamanan kantor;
  17. Merencanakan kebutuhan barang inventaris;
  18. Menyediakan dan mendistribusikan kebutuhan perlengkapan Dinas;
  19. Melaksanakan pengelolaan barang inventaris Dinas;
  20. Melaksanakan penyusunan/pengusulan kebutuhan perlengkapan Dinas kepada pimpinan;
  21. Melaksanakan pengadaan perlengkapan Dinas;
  22. Melaksanakan/mengusulkan administrasi penghapusan asset Dinas;
  23. Melaksanakan pengamanan/penyimpanan perlengkapan dinas yang rusak;
  24. Membuat berita acara barang rusak/hilang untuk keperluan proses administrasi tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi (TPTGR);
  25. Melaksanakan pengembangan budaya kerja aparatur di lingkup Dinas;
  26. Mengoreksi konsep naskah Dinas hasil kerja bawahan;
  27. Menyiapkan bahan penyusunan rencana anggaran dan pelaksanaan anggaran Subbagian umum;
  28. Bersama-sama dengan kepala Subbagian program melaksanakan asistensi/pembahasan rencana anggaran Subbagian umum dengan satuan kerja terkait/Tim/Panitia Anggaran;
  29. Memberikan saran dan bahan pertimbangan kepada sekretaris, yang berkaitan dengan kegiatan administrasi umum, rangka pengambilan keputusan/kebijakan;
  30. Melaporkan kepada sekretaris, setiap selesai melaksanakan tugas/penugasan;
  31. Melaksanakan evakuasi dan pelaporan pelaksanaan tugas/kegiatan Subbagian umum, sesuai ketentuan yang berlaku; dan
  32. Melaksanakan tugas lain yang di berikan oleh sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.
  1. Kepala Sub Bagian Keuangan

(1) Subbagian keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian adalah unsur staf

yang langsung berada di bawah dan bertanggung jawab kepada sekretaris.

(2) Subbagian keuangan mempunyai tugas melaksanakan penatausahaan keuangan

Dinas.

(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana di maksud pada ayat (2), Subbagian

Keuangan Dinas.

  1. Penyusunan perencanaan program Subbagian Keuangan;
  2. Pelaksanaan koordinasi kegiatan administrasi keuangan Dinas;
  3. Pelaksanaan tugas penatausahaan keuangan Dinas; dan
  4. Pelaksanaan tugas lain, yang diberikan oleh Sekretaris, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(4) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana di maksud pada ayat (1), ayat

(2), dan ayat (3), Kepala Subbagian Keuangan mempunyai uraian tugas:

  1. Membantu Sekretaris, dalam melaksanakan tugas dalam urusan administrasi keuangan;
  2. Menyusun rencana dan program kerja Subbagian Keuangan, sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
  3. Mendistribusikan dana memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan;
  4. Membina dan memotivasi bawahan dalam rangka pelaksanaan tugas, peningkatan produktivitas, pengembangan karier bawahan;
  5. Memantau, mengendalikan, mengevaluasi dan menilai pelaksanaan tugas bawahan;
  6. Mengonsep, mengoreksi, dan memaraf naskah Dinas yang akan ditandatangani pimpinan;
  7. Mengusulkan nama calon bendahara di lingkup Dinas;
  8. Membina dan mengawasi bendahara di lingkup Dinas;
  9. Menyiapkan bahan rencana anggaran belanja lingkup Dinas;
  10. Mengoordinasikan pelaksanaan penerimaan, pengeluaran dan pertanggungjawaban keuangan Dinas, sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
  11. Meneliti kelengkapan Surat Perintah, Pembayaran Uang Persediaan (SPP-UP), Surat Perintah Pembayaran Ganti Uang (SPP GU), Surat Perintah Pembayaran Tambahan Uang (SPP- TU), Surat Perintah Pembayaran Langsung (SPP-LS) gaji dan Surat Perintah Pembayaran Langsung (SPP-LS) pengadaan barang dan jasa;
  12. Melakukan verifikasi Surat Perintah Pembayaran (SPP) dan menyiapkan Surat Perintah Membayar (SPM) di lingkup Dinas;
  13. Melakukan verifikasi harian atas penerimaan Dinas dan verifikasi Surat Pertanggung Jawaban (SPJ);
  14. Melaksanakan akuntansi keuangan Dinas;
  15. Menyiapkan laporan keuangan Dinas;
  16. Memantau pelaksanaan/penggunaan anggaran belanja Dinas;
  17. Mengoordinasikan pelaksanaan penyelesaian tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi (TPTGR);
  18. Melaksanakan koordinasi/konsultasi masalah keuangan dengan satuan/unit kerjalain yang terkait;
  19. Melaksanakan pengendalian dan pengawasan keuangan lingkup Dinas;
  20. Menyiapkan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan anggaran Subbagian Keuangan;
  21. Bersama-sama dengan Kepala Subbagian program melaksanakan asistensi/pembahasan rencana anggaran Subbagian Keuangan dengan satuan kerja terkait/Tim/Panitia Anggaran;
  22. Memberikan saran dan bahan pertimbangan kepada Sekretaris, yang berkaitan dengan kegiatan administrasi keuangan, dalam pengambilan keputusan/kebijakan;
  23. Melaporkan kepada sekretaris, setiap selesai melaksanakan tugas/penugasan;
  24. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas/kegiatan Subbagian Keuangan,sesuai ketentuan yang berlaku; dan
  25. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris, sesuai dengan tugas dan fungsinya.
  1. Kepala Sub Bagian Program

(1) Subbagian Program dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian adalah unsure staf

yang langsung berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

(2) Subbagian Program mempunyai tugas melaksanakan urusan perencanaan,

evaluasi dan pelaporan kegiatan Dinas.

(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Subbagian

Program mempunya fungsi:

  1. Penyusunan perencanaan program Subbagian Program dan Dinas;
  2. Pelaksanaan koordinasi kegiatan perencanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan Dinas;
  3. Pelaksanaan tugas penyusunan program Dinas; dan
  4. Pelaksanaan tugas lain, yang diberikan oleh sekretaris, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(4) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat

(2) dan ayat (3), Kepala Subbagian Program mempunyai uraian tugas:

  1. Membantu sekretaris, dalam melaksanakan tugas perencanaan dan program;
  2. Menyiapkan dan menyusun rencana dan program kerja Subbagian Program, sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
  3. Mendistribusikan tugas dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas pada bawahan;
  4. Membina dan memotivasi bawahan dalam pelaksanaan tugas;
  5. Memantau, mengendalikan, mengevaluasi, dan menilai pelaksanaan tugas bawahan;
  6. Menyusun rencana dan program kerja Dinas, sebagai pedoman pelaksanaan tugas Dinas;
  7. Mengonsep, mengoreksi dan memaraf naskah dinas yang akan ditandatangani pimpinan;
  8. Menyiapkan bahan penyusunan dan menelaah peraturan perundang-undangan di bidang kebudayaan, pariwisata, pemuda dan olahraga;
  9. Mengoordinasi pelaksanaan layanan di bidang program kepada unit organisasi di lingkup Dinas;
  10. Menyusun konsep rencana strategis Dinas;
  11. Menyusun perencanaan tahunan dinas dan perencanaan lainya;
  12. Menyiapkan penyusunan penerapan standar pelayanan minimal bidang kebudayaan, pariwisata, pemuda dan olahraga;
  13. Menyajikan data pelaksanaan kegiatan Dinas;
  14. Menyusun konsep laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah;
  15. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas/kegiatan Subbagian Program, sesuai ketentuan yang berlaku;
  16. Menyusun laporan tahunan kegiatan Dinas;
  17. Menyusun konsep pembuatan profil kebudayaan, pariwisata, pemuda dan olahraga;
  18. Memberikan saran dan bahan pertimbangan kepada sekretaris, yang berkaitan dengan kegiatan perencanaan dan program Dinas, dalam rangka pengambil keputusan/kebijakan;
  19. Melaporkan kepada sekretaris, setiap selesai melaksanakan tugas/penugasan;
  20. Menyiapkan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan anggaran Subbagian Program;
  21. Melaksanakan koordinasi dengan para Kepala Subbagian dan para Kepala Seksi dalam rangka menyusun rencana anggaran Dinas;
  22. Bersama-sama dengan para Kepala Subbagian dan para Kepala Seksi melaksanakan asistensi/pembahasan rencana anggaran Dinas dengan satuan kerja terkait/Tim/Panitia Anggaran;
  23. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas / kegiatan Dinas, sesuai ketentuan yang berlaku; dan
  24. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

III. BIDANG KEBUDAYAAN

(1) Bidang Kebudayaan dipimpin oleh seorang Kepala Bidangb adalah unsure

pelaksana yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

(2) Bidang Kebudayaa mempunyai tugas mengelola urusan pemerintahan daerah di

bidang kebudayaan

(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pasal (2) Bidang kebudayaan

mempunyai fungsi:

  1. Perumusan kebijakan teknis di bidang kebudayaan;
  2. Pengelolaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang kebudayaan;
  3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang museum, kepurbakalaan, sejarah dan nilai tradisional serta kesenian; dan
  4. Pelaksanaan tugas lain, yang di berikan oleh Kepala Dinas, Sesuai dengan tugas dan

(4) Dalam melaksanakan tugas dan fungsiinya sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

ayat (2), dan ayat (3) Kepala Bidang Kebudayaan mempunyai uraiann tugas :

  1. Membantu Kepala Dinas, dalam melaksanakan tugas di bidang kebudayaan;
  2. Mengelola penyusunan rencana dan program kerja Bidang Kebudayaan. Sebagai pedoman pelaksana tugas;
  3. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada para Kepala Seksi, sesuai dengan tugas dan fungsinya;
  4. Membina dan memotivasi dalam rangka pelaksanaan tugas, peningkatan produktivitas dan penembangan karier bawahan;
  5. Memantau, mengendalikan, mengevaluasi, dan menilai pelaksanaan tugas bawahan;
  6. Mengkoordinasikan dengan satuan kerja terkait dalam rangka pelaksanaan kegiatan bidang kebudayaan;
  7. Menyusun dan merumuskkan kebijaksanaan teknis di bidang kebudayaan;
  8. Mengikuti persiapan dan perkembangan pelaksanaan kegiatan kebudayaan;
  9. Mengelola inventarisi permasalahan di bidang kebudayaan serta merumuskan langkah-langkah kebijakan dan saran pemecahannya;
  10. Mengelola pelayanan imum di bidang kebudayaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  11. Mengelola pemantauan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan bidang kebudayaan;
  12. Mengkoordinasikan penyusunan rencana dan pelaksanaan anggaran lingkup Bidang Kebudayaan;
  13. Bersama dengan sekretaris melaksanakan asistensi/pembahasan rencana anggaran Bidang Kebudayaan, dengan satuan kerja terkait/ Tim/ Panitia Anggaran;
  14. Melaporkan kepada Kepala DInas, setiap selesai melaksanakan tugas/penugasan;
  15. Memberikan saran dan bahan pertimbangan kepad Kepala Dinas, yang terkait dengan kebijakan bidang kebudayaan dalam rangka pengambilan keputusan/ kebijakan;
  16. Melaporkan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas/ kegiatan bidang kebudayaan, sesuai ketentuan yang berlaku; dan
  17. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagan 2.3.

Struktur Organisasi Bidang Kebudayaan

 

BIDANG KEBUDAYAAN

 

KASI MUSKALA JARAHNITRA

 

KASI KESENIAN

  1. Seksi Museum, Kepurbakalaan, Sejarah Dan Nilai-Nilai Tradisional

(1) Seksi museum, Kepurbakalaan, Sejarah dan Nilai-Nilai Tradisional di pimpin oleh

seorang Kepala Seksi adalah unsure pelaksana yang langsung berada di bawah dan

bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Kebudayaan.

(2) Seksi Museum, Kepurbakalaan. Sejarah, dan Nilai-Nilai mempunyai tugas

melaksanakan museum, Kepurbakalaan, Sejarah, dan Nilai-Nilai tradisional.

(3) Untuk Melaksanakan tugas sebagaimana di maksud pada ayat (2), seksi

Museum, Kepurbakalaan, Sejarah dan Nilai-Nilai Tradisional mempunyai fungsi:

  1. Perumusan kebijakan teknis di bidang museum, kepurbakalaan, sejarah dan nilai-nilai tradisional;
  2. Pengelolaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang museum, kepurbakalaan, sejarah dan nilai-nilai tradisional;
  3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang museum, kepurbakalaan, sejarah dan nilai-nilai tradisional; dan
  4. Pelaksanaan tugas lain, yang diberikan oleh Bidang Kebudayaan, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(4) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat

(2) dan ayat (3), Seksi Museum, Kepurbakalaan, Sejarah dan Nilai-Nilai

Tradisional mempunyai uraian tugas:

  1. Membantu Kepala Bidang Kebudayaan dalam pelaksanaan tugas di bidang museum, kepurbakalaan, sejarah dan nilai-nilai tradisional;
  2. Menyiapkan rencana dan program kerja Seksi Museum, Kepurbakalaan, Sejarah dan Nilai-Nilai Tradisional, sebagai pedoman pelaksanaan tugas.
  3. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan, sesuai dengan tegas dan fungsinya;
  4. Membina dan memotivasi bawahan dalam rangka pelaksanaan tugas, peningkatan produktivitas dan pengembangan karier para bawahan;
  5. Memantau, mengendalikan, mengevaluasi, dan menilai pelaksanaan tugas bawahan;
  6. Melaksanakan koordinasi dengan satuan kerja terkait dalam rangka pelaksanaan kebijakan di bidang museum, kepurbakalaan, sejarah dan nilai-nilai tradisional;
  7. Melaksanakan pembinaan, koordinasi kerjasama dan penyuluhan yang berkaitan dengan kegiatan di bidang museum, kepurbakalaan, sejarah dan nilai-nilai tradisional;
  8. Melaksanakan kebijakan teknis di bidang museum, kepurbakalaan, sejarah dan nilai-nilai tradisional yang meliputi pelestarian dan perlindungan;
  9. Melakukan inventarisasi, pengumpyulan dan pengolahan data perlindungan museum, kepurbakalaan, sejarah dan nilai-nilai tradisional;
  10. Melaksanakan inventarisasi permasalahan di bidang museum, kepurbakalaan, sejarah dan nilai-nilai tradisional serta merumuskan langkah-langkah kebijakan dan saran pemecahannya;
  11. Melaksanakan pemantauan, pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pencapaian program bidang museum, kepurbakalaan, sejarah dan nilai-nilai tradisional;
  12. Menyiapkan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan anggaran Seksi Museum, Kepurbakalaan, Sejarah dan Nilai-Nilai Tradisional;
  13. Bersama Subbagian Program, melaksanakan asistensi/pembahasan rencana anggaran Seksi Museum, Kepurbakalaan, Sejarah dan Nilai-Nilai Tradisional dengan satuan kerja terkait/ Tim/ Panitia Anggaran;
  14. Memberikan saran dan bahan pertimbangan kepada Kepala Bidang Kebudayaan, yang berkaitan dengan bidang museum, kepurbakalaan, sejarah dan nilai-nilai tradisional, dalam rangka pengembalian keputusan/ kebijakan;
  15. Melaporkan kepada Kepala Bidang Kebudayaan, setiap selesai melaksanakan tugas/ penugasan;
  16. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan tugas/ kegiatan Seksi museum, kepurbakalaan, sejarah dan nilai-nilai tradisional, sesuai ketentuan yang berlaku; dan
  17. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang kebudayaan, sesuai dengan tugas dan fungsinya.
  1. Seksi Kesenian

(1) Seksi kesenian dipimpin oleh seorang kepala seksi adalah unsur pelaksana yang

langsung berada di bawah  dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang

Kebudayaan.

(2) Seksi kesenian mempunyai tugas melaksanakan urusan kesenian.

(3) untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), seksi kesenian

mempunyai fungsi:

  1. Perumusan kebijakan teknis di bidang kesenian;
  2. Pengelolaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang kesenian;
  3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kesenian; dan
  4. Pelaksanaan tugas ini, yang di berikan oleh Bidan Kebudayaan, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(4) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat

(2), dan ayat (3), kepala Seksi Kesenian mempunyai tugas :

  1. Membantu Kepala Bidang Kebudayaan dalam pelaksanaan tugas di bidang kesenian;
  2. Menyiapkan rencana dan program kerja Seksi Kesenian sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
  3. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan, sesuai dengan tugas dan fungsinya;
  4. Membina dan memotivasi bawahan dalamm rangka pelaksanaan tugas, peningkatan produktivitas dan pengembangan karier para bawahan;
  5. Memantau, mengendalikan, mengevaluasi, dan menilai pelaksanaan tugas bawahan;
  6. Melaksanakan koordinasi dengan satuan kerja terkait dalam rangka pelaksanaan kebijakan Seksi Kesenian;
  7. Melaksanakan kebijakan teknis di Bidang Kesenian meliputi pembinaan dan pengembangan kesenian ;
  8. Melaksanakan pelayanan umum Bidang Kesenian;
  9. Melaksanakan pemberdayaan kepada Seniman dan Budayawan;
  10. Mengikuti persiapan dan perkembangan pelaksanaan kegiatan kesenian;
  11. Melaksanakan inventarisasi permasalahan di Bidang Kesenian serta merumuskan langkah-langkah kebijakan, saran pemecahannya;
  12. Melaksanakan pemantauan, pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pencapaian program bidang kesenian;
  13. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian kegiatan Seniman dan Budayawan;
  14. Mengikutsertakan seniman dan budayawan ke pagelaran seni dan budaya tinkat lokal, nasional, dan manca Negara sebagaia promosi kesenian Kabupaten Cirebon;
  15. Memfasilitasi pembentukan wadah para seniman dan budayawan Kabupaten Cirebon;
  16. Menyiapkan bahan penyusunan rencana anggaran dan pelaksanaan anggaran Seksi Kesenian;
  17. Bersama Kepala Subbagian program, melaksanakan asistensi/ pembahasan rencana anggaran Seksi Kesenian, dengan satuan kerja terkait/ Tim/ Panitia Anggaran;
  18. Memberikan saran dan bahan pertimbangan kepada Kepala Bidang Kebudayaan, yang berkaitan dengan Bidang Kesenian, dalam rangka pengembalian keputusan/ Kebijakan;
  19. Melaporkan kepada Kepala Bidang Kebudayaan, setiap selesai melaksanakan tugas/ Penugasan;
  20. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan tugas/ kegiatan Seksi Kesenian, sesuai ketentuan yang berlaku; dan
  21. Melaksanakan tugas Kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Kebudayaan, sesuai dengan tugas dan fungsinya.
  1. BIDANG PARIWISATA

(1) Bidang Pariwisata dipimpin oleh seorang Kepala Bidang merupakan unsure

Pelaksana yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

(2) Bidang Pariwisata mempunyai tugas mengelola urusan pemerintahan daerah di

Bidang Pariwisata.

(3) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (2), Bidang

Pariwisata mempunyai fungsi:

  1. Perumusan kebijakan teknis di bidang pariwisata;
  2. Pengelolaan urusan pemerintah dan pelayanan umum di bidang pariwisata;
  3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang pariwisata; dan
  4. Pelaksanaan tugas lain, yang diberikan oleh Kepala Dinas, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(4) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat

(2) dan ayat (3), Kepala Bidang Pariwisata mempunyai uraian tugas:

  1. Membantu Kepala Dinas dalam pelaksanaan tugas di bidang pariwisata;
  2. Mengelola penyusunan rencana dan program kerja bidang pariwisata sebagai pedoman pelaksanaan tugas bidang;
  3. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada para kepala seksi sesuai bidang tugasnya;
  4. Membina dan memotivasi bawahan dalam rangka pelaksanaan tugas, peningkatan produktivitas dan pengembangan karier bawahan;
  5. Memantau, mengendalikan, mengevaluasi dan menilai pelaksanaan tugas bawahan;
  6. Mengkoordinasikan dengan satuan kerja terkait dalam pelaksanaan kegiatan bidang pariwisata;
  7. Menyusun dan merumuskan kebijakan teknis di bidang pariwisata;
  8. Mengelola penetapan pagu anggaran, sesuai dengan kebutuhan kegiatan dan kemampuan pembiayaan daerah;
  9. Mengikuti persiapan dan perkembangan pelaksanaan kegiatan pariwisata;
  10. Mengelola inventaris permasalahan di bidang pariwisata serta merumuskan langkah-langkah kebijakan, saran percahan untuk dijadikan bahan dalam pemantauan kebijakan Kepala Dinas lebih lanjut;
  11. Mengelola pelayanan umum di bidang pariwisata;
  12. Mengelola pemantauan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pencapaian bidang pariwisata;
  13. Memberikan saran dan bahan pertimbangan kepada Kepala Dinas, yang terkait dengan kebijakan bidang pariwisata dalam rangka pengambilan keputusan/ kebijakan;
  14. Mengoordinasi penyusunan rencana anggaran dan pelaksanaan anggaran lingkup Bidang Pariwisata;
  15. Bersama dengan Sekretaris melaksanakan asistensi/ pembahasan rencana anggaran Bidang Pariwisata dengan satuan kerja terkait/ Tim Anggaran/ Panitia Anggaran;
  16. Melaporkan kepada Kepala Dinas, setiap selesai melaksanakan tugas/penugasan;
  17. Melaporkan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas/ kegiatan bidang pariwisata, sesuai ketentuan yang berlaku; dan
  18. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagan 2.4.

Struktur Organisasi Bidang Pariwisata

 

BIDANG PARIWISATA

 

SEKSI OBJEK DAN PROMOSI PARIWISATA

 

SEKSI JASA DAN SARANA PARIWISATA

  1. Seksi Objek Pariwisata

(1) Seksi Objek dan Promosi Pariwisata dipimpin oleh seorang Kepala Seksi

Merupakan unsur pelaksana yang langsung berada di bawah dan bertanggung

Jawab kepada Kepala Bidang Pariwisata.

(2) Seksi Objek dan Promosi Pariwisata mempunyai tugas melaksanakan objek dan

Promosi Pariwisata;

(3)  Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (2), Seksi

Objek dan Promosi Pariwisata mempunyai fungsi:

  1. Perumusan kebijakan teknis di bidang objek dan promosi pariwisata;
  2. Pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang objek dan promosi pariwisata;
  3. Pelaksanaan dan pembinaan tugas bidang objek dan promosi Pariwisata; dan
  4. Pelaksanaan tugas lain, yang di berikan oleh Kepala Bidang Pariwisata sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(4) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat

(2) dan ayat (3), Kepala Seksi Objek dan Promosi Pariwisata mempunyai

Uraian tugas :

  1. Membantu Kepala Bidang Pariwisata dalam pelaksanaan tugas di bidang objek dan promosi pariwisata
  2. Menyusun rencana dan program kerja Seksi Objek dan Promosi Pariwisata sebagai pedoman pelaksana tugas;
  3. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada para Kepala Seksi sesuai dengan tugas dan fungsinya;
  4. Membina dan memotivasi bawahan dalam rangka pelaksanaan tugas;
  5. Memantau, mengendalikan, mengevaluasi dan menilai pelaksanaan tugas bawahan;
  6. Melaksanakan penetapan Rencana Induk Pengembangan Pariwisata (RIPP) kabupaten;
  7. Melaksanakan kebijakan nasional dan provinsi serta penetapan kebijakan kabupaten dalam penerapan standarisasi penetapan objek dan operasional promosi pariwisata;
  8. Melaksanakan kerjasama pengembangan objek wisata dan promosi skala kabupaten;
  9. Melaksanakan kebijakan nasional/ provinsi serta penetapan kebijakan kabupaten dalam penerapan sumber daya manusia objek dan promosi pariwisata;
  10. Melaksanakan kebijakan nasional/ provinsi serta penetapan kebijakan pembinaan usaha objek wisata;
  11. Menyiapkan bahan penetapan dan bahan pelaksanaan pedoman perencanaan promosi kebudayaan dan pariwisata;
  12. Menyiapkan bahan penetapan dan pelaksanaan partisipasi dan penyelenggaraan pameran dan eventt kebudayaan dan pariwisata;
  13. Menyiapkan bahan penetapan dan pelaksanaan pedoman partisipasi penyelenggaraan widya wisata skala kabupaten;
  14. Melaksanakan promosi di luar negeri dengan koordinasi pemerintah dan provinsi;
  15. Melaksanakan pengadaan sarana promosi;
  16. Memberikan saran dan bahan pertimbangan kepada Kepala Bidang Pariwisata yang berkaitan dengan bidang Seksi Objek dan Promosi Pariwisata;
  17. Melaporkan kepada Kepala Bidang Pariwisata, Setiap selesai melaksanakan tugas/ penugasan;
  18. Menyiapkan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan anggaran Seksi Objek dan Promosi Pariwisata;
  19. Bersama dengan Kepala Subbagian Program, melaksankan asistensi/pembahasan rencana anggaran Seksi Objek dan Promosi Pariwisata, dengan satuan kerja tekait/ Tim/ Panitia Anggaran;
  20. Melaporakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas/ kegiatan Seksi Objek dan Promosi Pariwisata, sesuai ketentuan yang berlaku; dan
  21. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pariwisata, sesuai dengan tugas dan fungsinya;
  1. Seksi Jasa dan Sarana Pariwisata

(1) Seksi Jasa dan Sarana Pariwisata di pimpin oleh seorang Kepala Seksi merupakan

Unsur pelaksana yang langsung berada di bawah dan bertanggung jawab kepada

Kepala Bidang Pariwisata.

(2) Seksi Jasa dan Sarana Pariwisata mempunyai tugas melaksanakan urusan jasa dan

Sarana Pariwisata;

(3) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (2), Seksi Jasa

dan Sarana Pariwisata mempunyai fungsi:

  1. Perumusan kebijakan teknis di bidang jasa dan sarana pariwisata;
  2. Pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang jasa dan sarana pariwisata
  3. Pelaksanaan dan pembinaan teknis bidang jasa dan sarana pariwisata; dan
  4. Pelaksanaan tugas lain, yang diberikan oleh Kepala Bidang Pariwisata, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(4) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat

(2) dan ayat (3), Kepala Seksi Jasa dan Sarana Pariwisata mempunyai uraian

tugas:

  1. Membantu Kepala Bidang dalam pelaksanaan tugas di bidang jasa dan sarana pariwisata;
  2. Menyusun rencana dan program kerja Seksi Jasa dan Sarana Pariwisata sebagai pedoman pelaksana tugas;
  3. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan;
  4. Membina dan memotivasi bawahan dalam rangka pelaksanaan tugas;
  5. Memantau, mengendalikan, mengevaluasi dan menilai pelaksanaan tugas bawahan;
  6. Melaksanaan koordinasi dan hubungan kerja dengan asosiasi-asosiasi serta lembaga-lembaga pariwisata seperti ASITA, PHRI, HPI, PUTRI dan instansi terkait, dalam upaya meningkatkan kemitraan untuk pengembangan pariwisata kabupaten;
  7. Melaksanakan kebijakan nasional dan provinsi serta penetapan kebijakan kabupaten dalam penerapan standarisasi bidang jasa dan sarana pariwisata;
  8. Melaksanaan kebijakan nasional/ provinsi serta penetapan pedoman pengembangan usaha jasa dan sarana pariwisata;
  9. Melaksanakan kebijakan nasional/provinsi serta penetapan kebijakan dalam pembinaan usaha dan penyelenggaraan usaha jasa dan sarana pariwisata skala kabupaten;
  10. Melaksanakan kebijakan nasional/ provinsi serta penetapan kebijakan kabupaten dalam pengembangan sumber daya manusia usaha jasa dan sarana pariwisata;
  11. Melaksanakan kebijakan nasional/ provinsi serta penetapan kebijakan Kabupaten dalam penelitian usaha jasa dan sarana pariwisata skala kabupaten;
  12. Melaksanakan kemitraan dengan berperan aktif mengikuti eventt-eventt yang akan dilaksanakan oleh lembaga-lembaga pariwisata regional, nasional, internasional;
  13. Melaksanakan pendataan usaha jasa dan sarana pariwisata;
  14. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pengembangan Usaha Jasa dan Sarana Pariwisata;
  15. Memberikan saran dan bahan pertimbangan kepada Kepala Bidang pariwisata yang berkaitan dengan Seksi Usaha Jasa dan Sarana Pariwisata;
  16. Melaporkan kepada Kepala Bidang Pariwisata, setiap selesai melaksanakan tugas/penugasan;
  17. Menyiapkan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan anggaran Seksi Usaha Jasa dan Sarana Pariwisata;
  18. Bersama Kepala Subbagian Program, melaksanakan asistensi/pembahasan rencana anggaran Seksi Usaha Jasa dan Sarana Pariwisata, dengan satuan kerja terkait/Tim/Panitia Anggaran;
  19. Melaporkan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas/ kegiatan Seksi Usaha Jasa dan Sarana Pariwisata, sesuai ketentuan yang berlaku; dan
  20. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pariwisa, sesuai dengan tugas dan fungsinya.
  1. BIDANG PEMUDA

(1) Bidang Pemuda dipimpin oleh seorang Kepala Bidang merupakan unsur

pelaksana yang berad di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

(2) Bidang Pemuda mempunyai tugas mengelola urusan pemerintahan daerah di

Bidang kepemudaan.

(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2),Bidang Pemuda

mempunyai fungsi:

  1. Perumusan kebijakan teknis di bidang kepemudaan;
  2. Pengelolaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang kepemudaan;
  3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang kepemudaan; dan
  4. Pelaksanaan tugas lain, yang diberikan oleh Kepala Dinas, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(4) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat

(2) dan ayat (3), Bidang Pemuda mempunyai urusan tugas:

  1. Membantu Kepla Dinas dalam pelaksanaan tugas di Bidang Kepemudaan;
  2. Mengelola penyusunan rencana dan program kerja di Bidang Pemuda sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
  3. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada para Kepala Seksi sesuai bidang tugasnya;
  4. Membina dan memotivasi bawahan dalam rangka pelaksanaan tugas, peningkatan produktivitas dan pengembangan karier bawahan;
  5. Memantau, mengendalikan, mengevaluasi dan menilai pelaksanaan tugas bawahan;
  6. Memberikan bimbingan teknis dan evaluasi di bidang kepemudaan;
  7. Mempersiapkan dan menyebarluaskan pedoman dan petunjuk pelaksanaan yang menyangkut di bidang kepemudaan;
  8. Mempersiapkan dan menyebarluaskan pedoman dan petunjuk tentang standarisasi, akreditasi, dan sertifikasi;
  9. Melaksanakan pengurusan lembaga kepemudaan;
  10. Memberikan rekomendasi perizinan dan pelaksanaan kegiatan kepemudaan;
  11. Melaksanakan kegiatan standarisasi, akreditasi dan sertifikasi terhadap lembaga kepemudaan;
  12. Memelihara dan meningkatkan dengan instansi pemerintah dan organisasi kepemudaan;
  13. Mencatat dan mendokumentasikan organisasi yang melaksanakan kegiatan kepemudaan;
  14. Memonitor, mengendalikan dan menilai pelaksanaan kegiatan kepemudaan;
  15. Memberikan saran dan bahan pertimbangan kepada Kepala Dinas, yang terkait dengan kebijakan Bidang Pemuda dalam rangka pengambilan keputusan/ kebijakan;
  16. Mengoordinasikan penyusunan rencana dan pelaksanaan anggaran lingkup Bidang Pemuda;
  17. Bersama dengan sekretaris melaksanakan asistensi/ pembahasan rencana anggaran Bidang Pemuda dengan satuan kerja terkait/ Tim Anggaran/ Panitia Anggaran
  18. Melaporkan kepada Kepala Dinas, setiap selesai melaksanakan tugas/ penugasan;
  19. Melaporkan kepada Kepala Dinas, setiap selesai melaksanakan tugas/ penugasan;
  20. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas, sesuaia dengan tugas dan fungsinya.

Bagan 2.5.

Struktur Organisasi Bidang Kebudayaan

 

BIDANG PEMUDA

 

KASI PEMBERDAYAAN PEMUDA

 

KASI PENGEMBANGAN KEPEMIMPINAN PEMUDA

 

  1. Seksi Pemberdayaan Pemuda

(1) Seksi Pemberdayaan Pemuda dipimpin oleh seorang Kepala Saksi merupakan

Unsur pelaksana yang langsung berada di bawah dan bertanggung jawab kepada

Kepala Bidang Pemuda.

(2) Seksi Pemberdayaan Pemuda mempunyai tugas melaksanakan pemberdayaan

Pemuda

(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Seksi

Pemberdayaan Pemuda mempunyai tugas:

  1. Perumusan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan pemuda;
  2. Pelaksanaan urusan pemerintah dan pelayanan umum di bidang pemberdayaan pemuda;
  3. Pelaksanaan dan pembinaan tugas bidang pemberdayaan pemuda; dan
  4. Pelaksanaan tugas lain, yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemuda, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(4) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat

(2) dan ayat (3), Kepala Seksi Pemberdayaan Pemuda mempunyai fungsi:

  1. Membantu Kepala Bidang Pemuda dalam melaksanakan tugas di bidang pemberdayaan pemuda;
  2. Menyusun rencana dan program kerja Seksi Pemberdayaan Pemuda sebagai pedoman pelaksana tugas;
  3. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelakasanaan tugas kepada bawahan;
  4. Membina dan memotivasi bawahan dalam rangka melaksanakan tugas;
  5. Memantau, mengendalikan, mengevaluasi dan menilai pelaksanakan tugas bawahan;
  6. Mempersiapkan dan menyebarluaskan pedoman dan petunjuk penyelenggaraan kegiatan di bidang pemberdayaan pemuda;
  7. Membuat analisi kebutuhan sarana dan prasarana untuk pemberdayaan pemuda;
  8. Melaksanakan tugas lintas sektoral di bidang pemberdayaan pemuda;
  9. Mencatat dan mendokumentasikan organisasi/lembaga yang melaksanakan kegiatan pemberdayaan pemuda;
  10. Mengumpulkan dan mengelolah data sarana untuk pemberdayaan pemuda;
  11. Menyiapkan bahan dalam rangka kerjasama dengan satuan kerja pemerintah dan organisasi masyarakat dalam pembinaan pemuda;
  12. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang Pemuda dan Olahraga, yang berkaitan dengan pemberdayaan pemuda dalam rangka pengambilan keputusan/kebijakan;
  13. Melaporkan kepada Kepala Bidang Pemuda dan Olahraga, setiap selesai melaksanakan tugas/penugasan;
  14. Menyiapkan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan anggaran Seksi Pemberdayaan Pemuda;
  15. Bersama dengan Kepala Subbagian Program melaksanakan asistensi/pembahasan rencana anggaran Seksi Pemberdayaan Pemuda dengan satuan kerja tarkait/Tim/Panitia Anggaran;
  16. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas /kegiatan Seksi Pemberdayaan Pemuda, sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
  17. Melaksanakan tugas lainnya, yang diberikan Kepala Bidang Pemuda dan Olahraga, sesuai dengan tugas dan fungsinya.
  1. BIDANG OLAHRAGA

(1) Bidang Olahraga di pimpin oleh seorang Kepala Bidang adalah unsure

pelaksana yang berada di bawah dan bertnggung jawab kepada Kepala Dinas.

(2) Bidang Olahraga mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan Daerah

di bidang Olahraga.

(3) untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Olahraga mempunyai fungsi:

  1. Perumusan kebijakan teknis di bidang Olahraga;
  2. Pengelolaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Olahraga;
  3. Pembinaan dan Pelaksanaan tugas di Bidang Olahraga;
  4. Pelaksanaan tugas lain, yang di berikan oleh Kepala DIinas;

(4) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat

(2) dan ayat (3), Bidang Olahraga mempunyai uraian tugas:

  1. Membantu Kepala Dinas dalam pelaksanaan tugas di Bidang Olahraga;
  2. Mengelola penyusunan rencana dan program kerja di Bidang Olahraga sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
  3. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada para kepala seksi asesuai bidang tugasnya;
  4. Membina dan memotivasi bawahan dalam rangka pelaksanaan tugas, peningkatan produktivitas dan pengembangan karier bawahan;
  5. Memantau, mengendalikan, mengevaluasi dan menilai pelaksanaan tigas bawahan;
  6. Memberikan bimbingan teknnis evaluasi di Bidanag Olahraga;
  7. Mempersiapakan dan menyebarluaskan pedoman dan petunjuk pelaksanaan yang menyangkut di Bidang Olahraga;
  8. Mempersiapkan dan menyebarluaskan pedoman dan petunjuk tentang Standarisari, Akreditasi, dan Sertifikasi ;
  9. Melaksanakan pengurusan lembaga keplahragaan;
  10. Memberikan rekomendasi perizinan pelaksanaan kegiatan keolahragaan;
  11. Melaksanakan kegiatan Standarisasi, Akreditasi, dan Sertifikasi terhadap lembaga keolahragaan;
  12. Memelihara dan meningkatkan dengan instansi pemerintah dan organisasi keolahragaan;
  13. Mencatat dan mendokumentasikan organisasi yang melaksanakan kegiatan keolahragaan;
  14. Memonitor, mengendalikan dan menilai pelaksanaan kegiatan keolahragaan;
  15. Memberikan saran dan bahan pertimbangan kepada Kepala Dinas, yang terkait dengan kebijakan Bidang Olahraga dalam rangka pengambilan keputusan/ kebijakan;
  16. Mengoordinasikan penyusunan rencana dan pelaksanaan anggaran lingkup Bidang Olahraga;
  17. Bersama dengan sekretaris melaksanakan asistensi/pembahasan rencana anggaran Bidang Olahraga dengan satuan kerja terkait/ Tim Anggaran/ Panitia Anggaran;
  18. Melaporkan kepada Kepala Dinas, setiap selesai melaksanakan tugas/ penugasan;
  19. Melaporkan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas/ kegiatan Bidang pemuda, sesuai ketentuan yang berlaku; dan
  20. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagan 2.6.

Struktur Organisasi Bidang Olahraga

 

BIDANG OLAH RAGA

 

 

SEKSI PEMBERDAYAAN OLAH RAGA

 

SEKSI PENGEMBANGAN, PENINGKATAN PRESTASI DAN IPTEK OLAH RAGA

  1. Seksi Pemberdayaan Olahraga

(1) Seksi Pemberdayaan Olahraga dipimpin oleh seorang Kepala Seksi adalah unsur

Pelaksana yang langsung berada di bawa dan bertanggung jawab kepada Kepala

Bidang Olahraga.

(2) Seksi Pemberdayaan Olahraga, mempunyai tugas melaksanakan Pemberdayaan

Olahraga.

(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Seksi

Pemberdayaan Olahraga mempunyai fungsi:

  1. Perumusan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan Olahraga;
  2. Pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pemberdayaan Olahraga;
  3. Pelaksanaan dan pembinaan tugas bidang pemberdayaan Olahraga; dan
  4. Pelaksanaan tugas lain, yang duberikan oleh Kepala Bidang Olahraga, sesuai dengan tugas dan fugsinya.

(4) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

Ayat (2) dan ayat (3), Kepala Seksi Pemberdayaan Olahraga mempunyai fungsi:

  1. Membantu Kepala Bidang Olahraga dalam melaksanakan tugas di bidang pemberdayaan Olahraga;
  2. Menyusun rencana dan program kerja Seksin Pemberdayaan Olahraga sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
  3. Mendistribusikan dan membei petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan;
  4. Membina dan memotivasi bawahan dalam rangka melaksanakan tugas;
  5. Memantau, mengendalikan, mengevaluasin dan menilai pelaksanaan tugas bawahan;
  6. Mempersiapkan dan menyebarluaskan pedoman dan petunjuk penyelenggaraan kegiatan di bidang pemberdayaan olahraga;
  7. Membuat analisi kebutuhan sarana dan prasarana untuk pemberdayaan olahraga;
  8. Melaksanakan tugas lintas sektoral di bidang pemberdayaan olahraga;
  9. Mencatat dan mendokumentasikan organisasi/lembaga yang melaksanakan kegiatan pemberdayaan olahraga;
  10. Mengumpulkan dan mengolah data sarana untuk pemberdayaan olahraga;
  11. Menyiapkan bahan dalam rangka kerjasama dengan satuan kerja pemerintah dan organisasi masyarakat dalam pemberdayaan olahraga;
  12. Memberikan saran dan bahan pertimbangan kepada Kepala Bidang Pemberdayaan Olahraga, yang berkaitan dengan pemberdayaan olahraga dalam rangka pengambilan keputusan/kebijakan;
  13. Melaporkan kepada Kepala Bidang Olahrags, setiap setelah melaksanakan tugas/penugasan;
  14. Menyiapkan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan anggaran Seksi Pemberdayaan Olahraga;
  15. Bersama dengan Kepala Subbagian Program melaksanakan asistensi/pembahasan rencana anggaran Seksi Pemberdayaan Olahraga dengan satuan kerja terkait/Tim/Panitia Anggaran;
  16. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas/kegiatan seksi pemberdayaan olahrga, sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
  17. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan Kepala Bidang Olahraga sesuai dengan tugas dan fungsinya.
  1. Seksi Pengembangan, Peningkatan Prestasi Dan Iptek Olahraga

(1) Seksi pengembangan, Peningkatan prestasi dan Iptek olahraga dipimpin oleh

Seorang Kepala Seksi adalah unsure pelaksana yang langsung berada dibawah

dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Olahraga.

(2) Seksi pengembangan, Peningkatan Prestasi dan iptek Olahraga mempunyai

Tugas melaksanakan Pengembangan, Peningkatan prestasi Iptek dan Olahraga.

(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada yat (2) Seksi

Pengembangan, Peningkatan Prestasi Iptek Olahraga mempunyai Fungsi:

  1. Perumusan kebijakan teknis di bidang Pengembangan, Peningkatan Prestasi dan Iptek Olahraga;
  2. Pelaksanaan urusan pemerintah dan pelayanan umum di bidang Pengembangan, Peningkatan Prestasi Iptek Olahraga;
  3. Pelaksanaan dan pembian tugas bidang Pengembangan, Peningkatan Prestasi Iptek Olahraga; dan
  4. Pelaksanaan tugas lain, yang diberikan oleh Kepala Bidang Olahraga, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(4) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana di maksud pada ayat (1), ayat

(2) dan ayat (3), Seksi Pengembangan, Peningkatan Prestasi Dan Iptek Olahraga

mempunyai fungsi:

  1. Membantu kepala Bidang Olahraga dalam melaksanakan tugas seksi di Bidang Pengembangan, Peningkatan Prestasi dan ilmu pengetahuan teknologi Olahraga;
  2. Menyusun rencana dan program kerja seksi Pengembangan, Peningkatan Prestasi dan ilmu pengetahuan Teknologi Olahraga sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
  3. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas pada bawahan;
  4. Membina dan memotivasi bawahan dalam rangka melaksanakan tugas;
  5. Memantau, mengendalikan, mengevaluasi dan menilai pelaksanaan tugas bawahan;
  6. Mempersiapkan dan menyebarluaskan pedoman etunjuk penyelenggaraan kegiatan di bidang Pengembangan, Peningkatan Prestasi dan Ilmu Pengetahuan Teknologi Olahraga;
  7. Membuat analisi kebutuhan sarana dan prasrana untuk pengembangan, Peningkatan,Prestasi dan Ilmu Pengetahuan Teknologi Olahraga;
  8. Melaksanakan tugas lintas sektoral di bidang Pengembangan, Peningkatan Prestasi dan Ilmu Pengetahuan Teknologi Olahraga;
  9. Mencatat dan mendokumentasikan organisasi/lembaga yang melaksanakan kegiatan Pengembangan, Peningkatan Prestasi dan Ilmu Pengetahuan Teknologi Olahraga;
  10. Mengumpulkan dan mengolah data sarana untuk Pengembangan, Peningkatan Prestasi dan Ilmu Pengetahuan Teknologi Olahraga;
  11. Menyiapkan bahan dalam rangka kerjasama dengan satuan kerja pemerintah dan organisasi Olahraga untuk Pengembangan, Peningkatan Prestasi dan Ilmu Pengetahuan Teknologi Olahraga;
  12. Memberikan saran dan bahan pertimbangan kepada Kepala Bidang Olahraga yang berkaitan dengan Pengembangan, Peningkatan Prestasi dan Ilmu Pengetahuan Teknologi Olahraga;
  13. Melaporkan kepada Kepala Bidang Olahraga, setiap selesai melaksanakan tugas/ penugasan;
  14. Menyiapkan bahan penyusunan rencana anggaran dan pelaksanaan anggaran seksi Pengembangan, Peningkatan Prestasi dan Ilmu Pengetahuan Teknologi Olahraga;
  15. Bersama dengan Kepala Seksi program melaksanakan asistensi/pembahasan rencana anggaran Seksi Pengembangan, Peningkatan Prestasi dan Ilmu Pengetahauan Olahraga dengan satuan kerja terkait/ Tim/ Panitia Anggaran;
  16. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas/ kegiatan Seksi Pengembangan, Peningkatan Prestasi dan Ilmu Pengetahuan Teknologi Olahraga sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
  17. Melaksanakan tugas kedinasn lain yang diberikan Kepala Bidang Olahraga sesuai dengan tugas dan Fungsinya.